LPD Mistral Class, navaltoday.com

Prancis akhirnya mengakui ada tekanan hebat dari sejumlah negara yang meminta Paris membatalkan kontrak penjualan dua kapal mistral senilai US$1,3 miliar.

File yang dirilis dari Komite Urusan Internasional Senat Prancis mengungkapkan bahwa Paris ditempatkan di bawah “tekanan yang signifikan” dari sejumlah negara Eropa Timur dan Baltik untuk membatalkan kesepakatan dengan Rusia, meskipun fakta bahwa itu hal itu akan menjadikan beban keuangan bagi Prancis.

Selama perdebatan Senat tentang masalah ini pada tanggal 23 September 2015, juru bicara Komite Robert del Picchia mengatakan:

“Kami mengalami tekanan yang signifikan dari negara-negara Eropa Timur, belum lagi negara-negara Baltik, dalam NATO Parliamentary Assembly.”

Transkrip panitia mengungkapkan bahwa negara-negara lain mengancam untuk keluar dari kontrak pertahanan yang menguntungkan lainnya jika Paris pergi melalui dengan penjualan.

“Polandia memang mengancam untuk memutuskan negosiasi [dengan Prancis], yang meliputi pembelian 50 helikopter Caracal senilai US$2,5 miliar, jika kita menyampaikan kapal,” tambah del Pichia.

Kabar in mengkonfirmasi kecurigaan bahwa Prancis telah ditekan untuk mengingkari kesepakatan. Alasannya adalah Rusia dinilai telah terlibat dalam konflik Ukraina. Moskow telah berulang kali membantah hal tersebut.

Setelah membatalkan kesepakatan Mistral, Presiden Prancis Francois Hollande pekan lalu mengumumkan bahwa telah ada pembeli baru yakni Mesir yang akan membeli dua kapal tersebut.

Penjualan kapal ini penting untuk menutup kerugian Prancis yang harus membayar sekitar US$ 1 miliar kepada Rusia sebagai kompensasi pembatalan kontrak.

Tetapi meski menjual kembali kapal ke Mesir, Prancis sepertinya harus siap untuk menderita secara finansial sebagai akibat dari batalnya kesepakatan dengan Rusia karena menurut komite keuangan Senat negara telah melakukan kecerobohan dalam perjanjian yang akan menjadi sangat mahal.

“Jika perjanjian dengan Mesir untuk menjual kembali kapal diimplementasikan, maka akan dikenakan biaya anggaran negara 200 sampai 250 juta Euro [sekitarUS$ 224- 280 juta].”

Source: DM