 |
| Helikopter AS565 MBe Panther, Cantik Namun Mematikan |
Budi mengatakan helikopter anti-kapal selam itu dibangun bersama Airbus Helicopters Perancis. Fisik helikopter Panther itu mirip dengan pesawat operasional yang dipergunakan Basarnas, yakni AS365 N3+ Dauphin. “Kalau Dauphin itu versi sipil, helikopter Panther itu versi militernya,” ucapnya.
PT Dirgantara Indonesia mendapat pesanan dari TNI Angkatan Laut untuk membangun 11 unit helikopter anti-kapal selam. “Angkatan Laut memesan 11 unit, sudah 2 tahun lalu. Tinggal delivery mulai tahun depan,” kata Budi.
Budi mengatakan pengerjaan helikopter Dauphin menjadi modal bagi PT Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan helikopter anti-kapal selam Panther. Helikopter pesanan Basarnas itu, misalnya, diserahkan hari ini. “Dengan mengerjakan pesanan Basarnas, ini menjadi pengetahuan dasar kami untuk mengembangkan pesawat ini,” tuturnya.
Menurut Budi, tipe militer Panther itu menjadi pilihan TNI Angkatan Laut karena kemampuannya mendarat di kapal yang berukuran relatif kecil, yakni kapal laut dengan tipe sigma class ship. “Trennya bagus, karena makin lama kapal Angkatan Laut di mana pun itu makin kecil, enggak pakai kapal-kapal besar. Meriam udah enggak ada yang gede-gede lagi di kapal itu, juga makin kecil, sehingga semua peralatan yang dibutuhkan semakin kecil,” ujarnya.
Budi mengaku, kendati belum rampung, rencana PT Dirgantara mengembangkan helikopter anti-kapal selam sudah menarik minat sejumlah negara. “Beberepa negara Timur Tengah yang punya kapal kecil juga tertarik menggunakan hal yang sama, tapi kami selesaikan dulu pesanan Angkatan Laut. Kalau selesai, baru kita ke negara lain,” ucapnya.
Menurut Budi, PT Dirgantara berencana memperbanyak konten lokal untuk helikopter Panther anti-kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut itu. Sejumlah sistem akan ditanam di helikopter anti-kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut itu. Di antaranya, peralatan sonar yang bisa diturunkan dalam laut hingga persenjataan torpedo anti-kapal selam. “Panther untuk Angkatan Laut ini kita bongkar habis karena harus diisi peralatan sonar, torpedo, dan lain-lain.”
Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia Budiman Saleh mengatakan PT Dirgantara menggandeng sejumlah vendor untuk memasok peralatan mendukung sistem helikopter hingga persenjataan. “Contohnya torpedo, roket, kemudian sensor-sensor macam-macam, ada juga FLIR, serta sonar yang dicelupkan ke laut. Yang merakit dan mendesain itu PT Dirgantara Indonesia, bukan domainnya Airbuss,” katanya.
Menurut Budiman, lewat produk itu, PT Dirgantara memegang property right atau license mission helikopter itu. “Nah, yang memegang paten, property right, intellectual property right helikopter anti-kapal selam itu kami. Kalau Airbuss mau jualan itu monggo, tapi dia jualan platform saja.”
Budiman mengatakan harga pesawat yang telah dipasangi berbagai sistem mission itu bisa lebih mahal ketimbang penjualan platform dasar pesawatnya. Dia mencontohkan penjualan pesawat CN235 yang kosong berkisar US$ 26–28 juta. Tapi, dengan tambahan berbagai sistem mission, seperti untuk kebutuhan patroli maritim, harganya bisa melonjak menjadi US$ 45-60 juta.